Keran Lobster di Buka Lagi, (biar kelihatan Kerja)

   

  Masih ingat gak guys ungkapan seorang anggota DPRD yang ngotot minta kenaikan uang makan perjalanan dinas dari Rp 430 ribu perhari minta dinaikan menjadi 2,5 juta perhari supaya bisa makan lobster, bukan 'makan di warteg'. Kalimat si m taufik itu dilontarkan pada saat pembahasan anggaran perjalanan dinas dan uang makan anggota DPRD DKI beberapa tahun silam, pertanyaan penulis kenapa harus lobster? Apakah lobster itu simbol makanan mewah atau makanan bergizi?, tapi percuma juga makan lobster kalau kinerja Cuma kelas teri dan selamban keong, kasihan lobsternya.

                Beberapa hari ini ramai di jagad maya soal ekspor benih lobster yang dihembuskan oleh seorang mentri yang berwenang soal jual menjual benih lobster, ekspor benih lobster itu mungkin berlebihan kalau kita ibaratkan seperti menjual barang mentah ke negara lain dan setelah matang dijual lagi ke negara kita, barangnya itu – itu juga tapi bentuk fisiknya udah besar yang berbading lurus dengan besarnya harga barang itu. padahal membesarkan bibit losbter yang di jual ke luar negeri itu tidak butuh tim ahli dan kejeniusan yang luar biasa, cukup jangan ditangkap dan biarkan mereka tumbuh besar di laut hingga tiba saatnya untuk di panen. Nelayan bisa mendapatkan keungtungan yang lumayan besar, kecuali memang tidak ingin melihat nelayannya makmur silahkan saja jual semua bibit sekalian sama indukannya.

Mentri BUMN belum sebulan dilantik sudah bergerak cepat mebenahi peusahaan – perusahaan plat merah yang bermasalah dan hasilnya sangat memuaskan untuk ukuran seorang mentri yang belum sebulan dilantik, sejalan dengan itu mentri KKP yang dilantik bareng dengan mentri BUMN, malah mentri KKP nya bingung mau ngapain, alih – alih membenahi PR mentri sebelumnya yang belum sempat diselesaikan, dia malah gak tahu mau kerja apa, dan akhirnya bayi – bayi lobster yang jadi sasaran biar kelihatan kerja padahal Tidak!!!. Bukannya menguntungkan Negara sendiri dia malah mau menguntungkan dan memperkaya negara lain dengan membuka kembali keran ekspor bayi – bayi lobster.

Bagaimana mungkin negara yang tidak punya lobster tapi punya pemasukan yang sangat besar dari hasil penjualan lobster, sedangkan negara penghasil lobster tentu saja dengan bibit – bibit lobsternya, tapi hasil penjualan lobsternya sangat jauh lebih kecil dari negara yang tidak punya bibit lobster?.. how come brao??!!..

Kalau lobster berlimpah limpah di negara kita tentu seluruh masyarakat di Indonesia ikut juga mencicipi rasa “udang yang berukurang sangat besar ini” biar kami  - kami masysrakat kelas bawah ini tahu juga rasa lobster seperti apa, biar terwujud lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara merasakan hasil ekspornya, rakyat merasakan hasil lobsternya dan kalau sudah begitu tentu saja tidak ada lagi omongan anggota dprd yang meminta kenaikan uang makan biar bisa makan lobster karena rakyat dan anggota dpr sudah sama –sama mencicipi rasa lobster itu seperti apa.

Tapi tidak bagi Edi sang mentri KKP yang baru menjabat ini, menurut dia penjualan benih lobster keluar negeri harus tetap di jalankan, edi berdalih  kalau benih lobster tetap dibiarkan di alam Cuma 1 persen yang terselamatkan, padahal dia baru satu bulan menjabat dari mana dia bisa beranggapan seperti itu dan omongan nya tidak dipaparkan bersama data – data yang dia pegang. Benih lobster ini dari alam dari laut, dari mana edi tahu soal 1 persen itu?.. mungkin dewa laut neptunus saja tidak pernah mengadakan sensus jumlah kelahiran lobster dan jumlah lobster dewasa yang sudah besar, dari kelahiran sampai dewasa, tidak ada satu mahluk yang pernah tahu jumlah lahir lobster per minggu, perbulan, pertahun.  Berapa jumlah dengan angka persentasi, semua hanya perkiraan dan akurasi perkiraan tidak bisa dijadikan acuan nasional.

Penulis masih heran dengan angka satu persen yang di sebutkan edi prabowo, tehnologi pengembang biakan lobster saja negara kita belum punya, apalagi tehnologi sensus atau tehnologi pendeteksi jumlah kelahiran baby lobster dan jumlah yang hidup, trus satu persen itu angka dari mana?.. apakah Cuma ASJA ASBUN, asal jawab asal bunyi?.. hehehe entahlah..

Kita harus akui masih banyak uknum pejabat dinegara kita yang asal bunyi asal jawab, salah satu contoh lagi dikutip dari laman https://www.tribunnews.com Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengungkapkan, ada berbagai hal yang membuat budidaya lobster sulit dikembangkan, dia beralasan Negara kita tidak punya tempat untuk budidaya lobster yang  cocok karena masih bercampur dengan budidaya ikan.. how come bro??!!.. lu itu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, masa iyah tempat budidaya lobster aja masih bingung… how come brao??!!.. dan yang kedua menurut dia budidaya lobster tidak cocok di negara kita yang tercinta ini karena terkendalah masalah pakan. Menurut doi lagi, budidaya lobster di dalam negeri sulit dikembangkan karena belum ada pakan yang sesuai untuk lobster, how come bro??!!..dan ujung – ujungnya Slamet pun memberikan saran, ke depan perlu ada penelitian lebih lanjut soal pakan lobster, padahal dia Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, dia memberi saran untuk dia dan kementriannya..

Dari teori – teori yang dipaparkan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, jauh berbeda dengan pengalaman seorang pembudidaya lobster yang berpengalaman di Telong-elong, Jerowaru di Lombok Timur yang bernama Abdullah. Menurut Abdullah sesuai dengan pengalaman beliau selama ini dalam membudidayan lobster, tempat yang berbarengan itu tidak berpengaruh dan tidak ada masalah. Masih di kutip dari laman https://www.tribunnews.com Abdullah menambahkan lobster yang dibudidayakan merupakan prioritas, sedangkan letak dan area pembudidayaan lobster bisa dimana saja yang penting arus dan lokasinya tidak tercemar oleh campur tangan manusia seperti boom ikan dan potasium, sedangkan untuk pakan menurut pria yang berpengalaman dalam budidaya lobster ini menjelaskan contoh pakan libster yang baik itu adalah tiram dan ikan segar, padahal tiram dan ikan melimpah ruah di lautan Indonesia. Abdulla juga menentang rencana ekspor benih lobster dengan alasan, dari pengalamannya sendiri (bukan teori dan laporan omong kosong) Indonesia sudah bisa mengelola pembudidayaan lobster sendiri. Kalau nelayan saja bisa, kok mentri dan  Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP masih tidak tahu cara membudidayan lobster?? how come bro??!!.. tapi memang harus diakui bersama omongan di balik meja tidak selalu berbanding lurus dengan fakta dilapangan. Presiden saja selau blusukan untuk cek n ricek dilapangan, masa bawahannya tidak ikuti boss nya?..  baru – baru ini penulis dengar kalimat dari orang yang cukup berperstasi dibidangnya yang kurang lebihnya seperti ini “kalau tidak bisa bikin, nyontek saja yang sudah jadi yang sudah teruji.. kalau nyontek saja tidak bisa, bagaimana mau bikin.. hahaha..

Mantan Mentri KKP Ibu Susi Pujiastuti mengungkapkan kalau  "1 backpack bibit lobster kurang lebih minimal 800 ekor, rupiahnya sama dengan dua Harley atau sama dengan 60 Brompton. Kalau bibit ini tidak diambil di laut dan jadi besar, nilainya jadi minimal 20 Harley atau sama dengan 600 Brompton. Tidak usah kasih makan, Tuhan yang pelihara, manusia bersabar, menjaga pengambilannya, Tuhan lipat gandakan," terang Susi, tentu ungkapan Ibu Susi ini sangat masuk akal mengingat beliau lama berkecimpung di bidang perikanan dan lima tahun menjadi mentri KKP, senada dengan itu Ekonom UI Faisal Basri mengutarakan hal serupa . Menurut data yang dikantonginya, nilai ekspor lobster meningkat dari US$2,8 miliar menjadi US$3,25 miliar pada 2018 lantaran sudah dibudidayakan. Sementara, bila masih bentuk benih, nilai ekspornya cenderung menurun.

Pereaturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah RI. Tetapi sebelum peraturan itu terbit penangkapan bibit lobster terjadi dan sangat membabi buta, jutaan bibit lobster di jual ke Vietnam. Penangkapan bibit lobster yang tak terkendali ini membuat tangkapan lobster dewasa sangat jauh merosot yang ujung – ujungnya akan mengakibatkan populasi lobster pasti akan menurun, bagaimana tidak kalau jutaan bibit lobster tersebut di jual ke Vietnam lantas yang tinggal dinegara kita apa??. Kelangkaan lobster membuat harga lobster melambung tinggi bisa dibayangkan harga lobster mutiara yang awalnya hanya Rp 500 ribu hingga paling mahal harga Rp 2,5 juta per kilo gram, naik menjadi 4 juta sampai 5 juta per 800 gram akibat kelangkaan lobster. Sedangkan kalau di ekspor ke Vietnam dalam bentuk bibit harga kisarannya 130 ribu rupian per ekor.

Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor lobster dewasa dalam keadaan hidup sejak 2014 hingga kuartal III-2019 memang menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang 2014 volumenya hanya 792 ribu kilogram. Pada kuartal III-2019 angkanya sudah di 714 ribu kilogram. Jika pertumbuhan setiap kuartal konstan, ekspor lobster sepanjang tahun ini bisa melebihi 950 kilogram. Di antara rentang waktu tersebut (sepanjang 2014 sampai kuartal III-2019), ekspor tertinggi terjadi pada 2017 sebanyak 1,28 juta kilogram atau senilai US$ 15 juta.

Sementara kata edi lagi beranggapan larangan yang dibuat mentri pendahulunya malah membuat maraknya penyelundupan benih lobster. Edi tidak berpikir kalau dilarang saja masih ada penyelundupan, bagaimana kalau tidak dilarang, tentu akan terjadi penangkapan dan penjualan benih lobster yang sangat besar dengan memanfaatkan momen bebas ekspor benih lobster. Dan setelah populasi lobster sudah hancur yakin dan niscaya pasti nelayan yang akan disalahkan karena mereka dianggap yang paling bertanggung awab atas penangkapan dan penjualan benih lobster,. Nasib orang kecil yang selalu di salahkan atas perbuatan orang yang maha diatas…

Setiap pergantian pemimpin pasti ada ekspektasi dan harapan yang tinggi, harapannya pemimpin yang sekarang harus lebih baik dari pemimpin sebelumnya, itu harapannya hehee.. tapi kalau harapan tak seindah kenyataan? Pasti muncullah kekecewaan. Begitu juga pada saat pergantian menteri KKP dari Ibu Susi ke edi, banyak yang kecewa dan kekecewaan itu terobati dengan harapan, tapi apa yang terjadi, Sang mentri pengganti tidak seperti menteri sebelumnya dari segi apapun, dan kekecewaan kembali melanda. Sebagai rakyat kalangan bawah yang tidak pernah mencicipi lobster mahal beranggapan, pengangkatan edi sebagai menteri pengganti Ibu Susi secara tidak langsung mau menunjukan kalau “mereka”  (lawan politik yang direkrut jadi menteri) memang tidak bisa kerja.  Bagaimana tidak, menggantikan Ibu susi saja “Mereka” tidak becus dan tidak bisa kerja, bagaimana mau menganti Presiden..

panggung politik panggung untuk mempermalukan diri sendiri

Penulis : Arnoldus Leo Karra (MixNewsDotCom)

Refrensi : https://www.tribunnews.com